Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Terkait Permasalahan Narkoba, Imigran Gelap, Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Upah Buruh di Kota Dumai

Pada hari Rabu tanggal 23 September 2019 pukul 09.40 bertempat di Ruang Rapat Kantor Kesbangpolinmas Dumai Jl.Putri Tujuh Kel.Teluk Binjai Kec.Dumai Timur Kota Dumai telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Terkait Permasalahan Narkoba, Imigran Gelap, Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Upah Buruh di Kota Dumai.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Drs.H.Zulkifli As (Walikota Dumai), Kolonel Inf Ikhwan (Korwil 2 Binda Riau), Letkol Inf Irdhan (Dandim 0320/Dumai), Kapten Laut (P) Irwan (Perwakilan Lanal Dumai), Sdr. Eko Wardoyo (KA Kesbangpol Linmas Kota Dumai), AKP Nova (Kasat Narkoba Polresta Dumai), Sdr. Roy Modiko (Kejaksaan Kota Dumai), Sdr. Darwis S.Ag (Ketua KPU Kota Dumai), Sdr. Suardi (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), Sdr. Afrilagan (Kepala BPBD Dumai), Sdr.Rindra (Rutan Kota Dumai), Sdr.Agus Nugraha (Kasi P2 Bea &Cukai Dumai), Sdr.Riky (Imigrasi Kota Dumai), Sdr.Parulian (Sekretaris Disnaker Kota Dumai), Sdr.Mayoza (Kasub Bag Umum BNK Kota Dumai) dan dihadiri ± 25 orang tamu undangan.

Pada rapat tersebutu dipimpin oleh Drs.H. Zulkifli As (Walikota Dumai), adapun kata sambutan yang disampaikan sebagai berikut :

• Drs. Zulkifli As (Walikota Dumai) menyampaikan bahwa “Apa yang kita lakukan hari ini rapat komunikasi pimpinan daerah yang Intinya kita akan bicara persoalan yang yang bergejolak saat sekarang ini. Yaitu terkait masalah narkoba, imigran gelap, upah buruh, masalah karhutlah, masalah pilkada dan lain-lain. Ini mungkin saya sebagai pemandu kita serahkan kepada BIN untuk menyampaikan hal-hal yang yang berkenaan hal tersebut. Masalah jalan tol ada 6 segmen Dumai Duri 26 km. Dumai 16 km, persoalan 6 meter lahan masyarakat yang akan diambil di dekat jalan Negara, masyarakat meminta ganti rugi.Masalah Roro ASDP sudah menyiapkan Roro pada tanggal 19 September 2019 akan dilaksanakan uji coba dan pada bulan Oktober sudah jalan, secara umum ini berjalan”.
• Kolonel Ikhwan (Korwil 2 Binda Riau) menyampaikan bahwa “Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas yaitu nanti yang pertama adalah masalah narkoba kami mohon tanggapan dari rekan-rekan yang berkompeten bagaimana kita harus menyikapi permasalahan narkoba di wilayah. Pada intinya permasalahan narkoba di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sama. Dari penangkapan penangkapan tersebut dapat hasil yang sangat signifikan walaupun mekanismenya sempat kejar-kejaran. Perlu kita ketahui bahwa yang namanya maling pasti dia mempelajari mendaftar kekuatan, kegiatan patroli nya kapan saja berapa anggaran untuk operasional kapal baik angkatan laut Bea &Cukai polo air yang punya kompetensi penanganan masalah penyelundupan.Namun perlu kita tingkatkan kembali karena banyak pelabuhan-pelabuhan tikus yang tidak terdeteksi Oleh sebab itu aparat di lapangan mendeteksi lokasi lokasi mana yang sering dijadikan tempat penyelundupan. Makanya kita harus kompak membentuk tim kita saling bersinergi untuk pengamanan ini. Untuk Kota Dumai sudah dilaksanakan tahapan sudah dimulai tahun ini ada beberapa calon yang mengikuti yang saya tahu tentang Ketentuan aturan main yaitu 6 kursi 20% suara nanti saya minta tanggapan dari rekan-rekan.4 tentang masalah kebakaran hutan lahan kita ketahui bersama setiap terjadinya musim kemarau di Riau ini setiap tahun terjadi kebakaran hutan atau lahan apabila Kodam tidak mampu mengatasi Pangdam akan laporan kepada Panglima TNI minta bantuan jadi Kostrad bukan hanya satuan tempur tetapi masalah bencana alam pasti mereka ikut kegiatan.Gubernur Riau menjanjikan 1 unit alat berat beko per kabupaten di kota mulai tahun sekarang ini ditindaklanjuti.Ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan sebagai berikut :

1. Adanya perusahaan-perusahaan yang memiliki lahan tidak meng Atensi terjadinya kebakaran, sepertinya pembiaran.
2. Adanya tuntutan bantuan insentif kepada masyarakat peduli api.
3. Harapan pak camat Mohon bantuan beko khususnya di Kecamatan yang memang sering terjadi kebakaran.
4. Jumlah kekuatan pemadam kebakaran mulai dari Manggala Agni masyarakat peduli api TNI-Polri Kalau tidak salah Manggala Agni daerah operasinya di Dumai sehingga kalau terjadi kebakaran otomatis ada ada pergerakan dari Dumai ke lokasi kebakaran.
5. Ada beberapa perusahaan perusahaan yang memiliki lahan namun perizinannya tidak jelas, sesuai aturan perusahaan dapat perizinan dari KLHK.
6. Silakan nanti kita tanggapi bagaimana dari mulai awal masalah narkoba, Bagaimana solusi menyelesaikan masalah ini, termasuk diluar permasalahan ini”.

Adapun tanggapan dari beberapa instansi terkait sebagai berikut :

• Sdri. Novarianti (Kasat Narkoba Polresta Dumai) menanggapi bahwa”Terkait peredaran narkoba di wilayah Kota Dumai mulai 2017-2018-2019 mengalami peningkatan kasus terjadinya pengungkapan kasus narkoba.Wilayah Dumai dijadikan wilayah transit narkoba dan untuk daerah masuknya Tenggayun, Pelintung, Silinsing dan Rupat. Di daerah Dumai ada yang dijadikan tempat peredaran narkoba yaitu kampung dalam kontaminasi di wilayah tersebut cukup parah anak-anak kecil dijadikan kurir narkoba. Untuk proses transaksi ukuran kiloan sering dilakukan di laut alat kami tidak sebanding dengan alat mereka untuk Dumai mohon didukung alat Aiti.Di dalam melakukan pengungkapan sering penangkapan terhadap suami istri yang kita kuatirkan bagaimana masa depan anak-anaknya, ini perlu pertimbangan”.
• Sdr. Agus Nugraha (Kasi P2 Bea& Cukai Dumai) menanggapi bahwa “Terkait narkoba Bea &Cukai Dumai melakukan pengawasan baik di Pabean perairan dan Terminal penumpang x-ray dan menggunakan anjing pelacak.Adapun kendala yang dihadapi mesin x-ray rusak dikarenakan tidak didukung alat pendingin AC yang baik. Mulai tahun ini keterkaitan narkoba kita akan bekerjasama dengan masyarakat untuk penggalangan informasi”.
• Kapten Laut (P) Irwan (Dan Unit Intel Lanal Dumai) menanggapi bahwa “Terkait masalah narkoba kami Lanal Dumai sudah banyak mendapat informasi dari teman-teman atau masyarakat, bawa pelaku ini banyak memanfaatkan orang-orang lokal yang paham tentang daerah tersebut daerah pesisir yang dijadikan masuknya narkoba sudah tergalang oleh mereka. Untuk transaksi laut sering dilakukan namun untuk koordinatnya berpindah-pindah. Di Lanal Dumai Kami punya tim reaksi cepat dalam penanganan narkoba”.
• Sdr.Rindra (Lapas Dumai) menanggapi bahwa “Bahwasanya untuk Lapas Dumai over kapasitas, kapasitas yang seharusnya untuk 250 orang, kemudian ditempati oleh 1083 orang, tentunya ini Banyak permasalahan yang ditemukan permasalahan di dalamnya.Namun Walau begitu Kami tetap merah putih apalagi dalam kasus narkoba. Selain itu sarana dan prasarana sangat minim tidak adanya x-ray urutan dan membuat petugas kesulitan untuk melakukan pemeriksaan. Semuanya terkait dana dari pusat yang sangat terbatas.Untuk alat komunikasi ada wartel sus yang telah kami sediakan, Kami tetap bersosialisasi dengan warga binaan kita tetap mentaati aturan yang berlaku”.
• Sdr.Roy Modiko (Kejaksaan Kota Dumai) menanggapi bahwa “Adapun perkara yang ditangani oleh kejaksaan adalah 307 perkara mulai Januari sampai dengan September 2019, dengan 127 perkara diantaranya kasus narkoba. Untuk kasus narkoba kejaksaan memberikan hukuman yang tinggi bahkan sampai dengan hukuman mati”.
• Letkol Inf Irdhan (Dandim 0320/Dumai) menanggapi bahwa “Kami dari Kodim Dumai dalam masalah narkoba ini sudah disampaikan oleh Danrem dan Pangdam, bahwa ini merupakan suatu prioritas. Kita disini membantu pihak Polres dalam deteksi dini dalam mengatasi masalah narkoba ini dan saya juga menyampaikan kepada seluruh anggota, karena sangat berbahaya terhadap kehidupan kita dan upaya-upaya penangkapan kemudian kita serahkan kepada pihak Kepolisian Polresta Dumai. Terkait penanggulangan kebakaran dari pusat sudah melakukan pengiriman pasukan taipur (patroli agresif). Ini datang dari taipur Kostrad untuk beberapa hari ini sudah datang hujan dan cukup membantu cuaca untuk pasukan Kodim ada 90 orang, Rudal 30 orang, kita usahakan bermain di lapangan dibagi atas 9 tim. Kemarin kita dapat tambahan mesin 2 dari Korem 031 wirabima untuk mengatasi permasalahan karlahut saat ini”.
• Sdr.Riky (Imigrasi Dumai) menanggapi bahwa “Bentuk imigran terbagi 2, ada yang Mencari Suaka ada juga yang benar-benar pengungsi, namun ada juga yang difasilitasi oleh UN HCR pada juga memang sengaja lari dari Negara hanya karena memang terdesak atau tidak aman di Negaranya.Semenjak Presiden SBY kita menjadi Negara penampung dengan fasilitas imigrasi kami menjadi sasaran untuk penampung.Pada tahun 2009 sampai dengan 2010 mula-mula masih kita kurung namun tahun 2014 mereka ini bukan pelanggaran keimigrasian jadi kita berdasarkan hak asasi manusia jadi dilepas tapi setelah dilepas terjadi konflik di masyarakat ada yang menjadi gigolo di luar.Mulai Januari sampai dengan September 2018 kami telah melakukan pendeportasian terhadap 71 warga negara asing terdiri dari warga Negara India dan Negara Bangladesh, 55 orang untuk warga Negara Bangladesh dan 16 orang untuk warga Negara India.Kasusnya 16 orang warga India pelanggaran keimigrasian tapi berdasarkan pertimbangan karena sesuatu dan lain hal diserahkan ke rumah Lubening Pekanbaru untuk dilakukan proses pendeportasian.Antara bulan Mei dan bulan Juni 2019 ini juga kita mendapat pelimpahan dari Polres Dumai terhadap 20 orang warga Negara Asing berkebangsaan Bangladesh dan 35 orang di bulan Juni warga negara Bangladesh juga setelah dilakukan pemeriksaan kita lakukan pendeportasian.Peta wilayah Dumai dijadikan daerah lintasan untuk masuk ke negara Malaysia”.
• Sdr.Parulian (Disnakertrans Kota Dumai) menyampaikan bahwa “Terkait pengupahan sampai saat ini data-data yang ada belum ada pihak-pihak yang yang melakukan komplain terkait pengupahan. Kota Dumai daerah nomor 2 tertinggi terkait pengupahan di Provinsi Riau.Untuk Serikat bekerja ada dua Nasional dan lokal, SPSI dan Serikat Buruh (Nasiinal) dan SPKD dan PP (Lokal). Untuk masalah saat ini terkait perebutan lahan di Pelabuhan Batu Mundam.Untuk UMK Kota skala invasi naik upah 10% Sampai dengan 11%”.
• Sdr.Mayoza (Kasub Bag Umum BNK Kota Dumai) menanggapi bahwa “Kami SMK telah melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah masyarakat dan aparatur seperti tes urine baik pemerintah maupun swasta.Untuk pengungkapan kami telah melakukan 5 kali pengungkapan, sampai ke pengadilan dan ada juga masih dalam proses.Dari segi personil kami BNK Kota Dumai sangat sangat terbatas.Yang merupakan daerah merah yaitu cukup tinggi terkait peredaran narkoba. Dari segi Rehab telah timbul kesadaran dari masyarakat dan dari kami siap untuk mengantarkan ke balai balai rehap yang ada di Indonesia”.
• Sdr. Afrilagan (Kepala BPBD Dumai) menanggapi bahwa “Bencana kabut asap pada tanggal 31 Mei 2019 menetapkan status siaga darurat ke-2.Pada tanggal 30 Oktober 2019 status darurat pencemaran udara.Kondisi terkini hari ini Kota Dumai merangkum baik dari Provinsi Riau sampai hari ini adalah 300,37 Ha yang terbakar, kalau secara keseluruhan adalah 7000 Ha.Jadi kalau secara menggunakan alat Google Map pada aplikasi warna daratan bumi warna hitam jam atau daerah terbakar itu diperkirakan lebih dari 30.000 Ha wilayah Riau.Kondisi sekarang kondisi udara hari ini Dumai yang ketiga pekan terakhir ini yang terbaik, kemarin kategori sedang 50 sampai dengan 100 tadi pagi naik lagi menjadi 250 tadi pagi tentang kondisi PSI Ispu kita memang tertinggi dari Pekanbaru hari ini semua kategorinya sudah baik dan sedang.Berkenaan dengan kegiatan tim Satgas pada dua tim Satgas darat dan tim Satgas Udara.Untuk Satgas udara di hentikan karena ada 4 pesawat masa kontraknya habis, sekarang kita ada kerjasama dengan PT. Sinarmas, tapi saat ini ditarik ke Inhil karena lebih Urgen. Untuk hari Rabu ini kita bergerak ada 4 wilayah, untuk Lubuk Gaung kita menyikat dari 3 arah oleh rekan-rekan TNI-Polri agar titik api tidak menyebar ke mana-mana”.
• Sdr. Darwis S.Ag (Ketua KPU Dumai) menanggapi bahwa “ Pilkada pemilihan serentak tahun 2020 sudah dilaunching.Tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2020.Dalam menghadapi Pilkada ini kendala-kendala yang dihadapi MPHD paling lambat 01 Oktober kita belum ada kesepakatan antara KPU Bawaslu dan Pemko Dumai rencana pada hari Jumat akan diadakan rapat.Bawa kita ada pengusulan dari KPU untuk petugas PPK, PPS honor naik 100% Ditambah santunan pada waktu bertugas, mohon dimasukkan kedalam anggaran.Untuk Pemilu TPS 841 ditambah 2 dirutan, untuk Pilkada dikurangi menjadi 580 TPS terkait anggaran, terdiri dari 7 Kecamatan dan 33 Kelurahan.Jadi untuk MPHD hari senin tanggal 30 September 2019.Pemilu serentak diikuti oleh 270 kota se-indonesia, Mari kita ciptakan Pilkada terbaik 2020”.

Pada pukul 12.30 rapat koordinasi penanganan konflik sosial terkait permasalahan Narkoba, Imigran gelap, Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Upah Buruh di Kota Dumai selesai dilaksanakan dalam keadaan aman dan tertib.